Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 97

Title          RIDWAN KAMIL ENGGAN REVISI POINT 7 DI SK UMK BURUH JABAR: UDAH ITU AJA
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      02 Desember 2019
                              https://kumparan.com/kumparannews/ridwan-kamil-enggan-revisi-ponit-7-d i-sk-umk-
               Page/URL
                              buruh-jabar-udah-itu-aja-1sMo8HhxWkd
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meneken Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa
               Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.
               Surat tersebut tertanggal 1 Desember 2019.

               Meski gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebanyak 18 serikat
               pekerja dari berbagai wilayah Jabar tetap menggelar aksi di Gedung Sate, Kota
               Bandung. Ada tiga tuntutan yang disuarakan oleh buruh salah satunya mengenai
               penolakan atas poin 7 huruf D yang tertulis dalam SK.

               Mengenai poin 7 huruf D dalam SK, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
               Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menjelaskan, poin tersebut berisi soal
               penangguhan upah minimum bagi buruh perusahaan padat karya.

               Kata Roy, buruh memprotes poin tersebut karena dinilai bertentangan dengan
               Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2013. Menurut dia, pengajuan
               penangguhan mestinya didasarkan persetujuan gubernur.

               "Yang poin D itu tidak sesuai karena penangguhan itu pengajuannya kepada
               gubernur surat keputusannya dari gubernur tidak ada persetujuan dari kepala
               dinas," kata Roy ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, (2/12).

               Roy Jinto menuturkan perwakilan buruh telah melakukan audiensi dengan Wakil
               Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. Hasilnya, pada 6 Desember mendatang akan
               diadakan rapat koordinasi antara pemerintah dengan perwakilan dari serikat buruh.

               Jika rapat koordinasi itu batal digelar, Roy mengatakan buruh akan kembali
               menggelar aksi.

               "Tanggal 3 hingga 4 tidak ada aksi. Tanggal 6 kita lihat kondisi kalau memang
               tanggal 6 itu ada pertemuan tentu tidak akan ada aksi tapi kalau ga ada pasti kita
               akan turun lagi. Kita untuk tanggal 6 masih tentatif," ucapnya.

               Jika poin 7 huruf D itu tidak dihapuskan, Roy mengungkapkan buruh akan
               menggelar aksi mogok massal sebagaimana yang sempat diwacanakan. Dia menilai
               ada perlakuan diskriminatif terhadap buruh yang bekerja di industri padat karya
               dengan buruh yang bekerja di perusahaan lain.





                                                       Page 96 of 116.
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102