Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title RIDWAN KAMIL TOLAK PENUHI TUNTUTAN BURUH TERKAIT SK UMK 2020
Media Name merdeka.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.merdeka.com/peristiwa/ridwan-kamil-tolak-penuhi-tuntutan-b uruh-terkait-
Page/URL
sk-umk-2020.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak revisi poin dalam Surat Keputusan (SK)
mengenai UMK 2020 yang dituntut oleh ribuan buruh. Ia menilai, setiap kebijakan
tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Enggak mau. Udah itu saja," kata dia saat ditemui di kawasan Jalan Diponegoro,
Kota Bandung, Senin (2/12).

Pria yang akrab disapa Emil itu tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi yang
dilakukan buruh. Selain dilindungi Undang-Undang, turun ke jalan dalam menyikapi
sebuah kebijakan merupakan hal yang biasa, selama tidak menyalahi aturan.

Hanya saja, dia ingin semua memahami bahwa keputusannya dalam SK sudah
dipikirkan dengan matang. Itu pun dalam rangka mencegah pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan mencegah perusahaan, khususnya perusahaan padat karya
hengkang dari Jabar.

"Yang namanya demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan
bersih demo," ucap dia.

"Tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena
tidak sanggup UMK untuk padat karya. Diinisiatifkan perlindunganya, caranya
melalui poin yang saya tetapkan," tandas Emil.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar
Roy Jinto Ferianto menuntut Gubernur Jabar untuk menghapus poin ketujuh dalam
SK UMK 2020.

Poin itu berisi, penangguhan upah bisa dilakukan melalui perundingan bipartit dan
disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar. Ia menilai,
poin itu sangat merugikan dan tidak berpihak pada buruh.

"Kami minta Gubernur menghapus poin itu karena tidak berpihak kepada buruh,"
kata dia di sela unjuk rasa.

Page 88 of 116.