Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 73
Sementara itu, Kadisnakertrans Jabar Ade Afriandi mengatakan, setelah
diterbitkannya SK mayoritas serikat buruh atau pekerja telah membatalkan rencana
untuk melakukan mogok. Terkait dengan poin 7 huruf D yang dipersoalkan buruh,
dia mengaku akan mengkajian terlebih dahulu dan menyusun mekanisme
pelaksanaannya.
"Berkaitan Diktum Ke-7 SK gubernur tentang UMK tersebut, nanti kita adakan dialog
atau diskusi bersama Dewan Pengupahan provinsi, kabupaten, kota untuk
menyusun mekanisme dan skema pelaksanaannya," kata Ade.
Sebelumnya, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jabar Roy Jinto mengapresiasi pemerintah telah memenuhi tuntutan buruh dan
menerbitkan SK. Akan tetapi, dia menilai ada satu poin dalam SK yang
dipermasalahkan yakni poin 7 huruf D. Dia meminta poin tersebut dihapuskan.
"Setelah terbit SK ada hal mengganjal di diktum 7 huruf D. Ada persoalan dalam SK
yaitu disebutkan termasuk perusahaan padat karya penangguhannya cukup bipartit.
Hanya 1 ayat yang kita minta dihapuskan oleh Gubernur Jabar," ucap Roy.
"Baru tahun ini ada peraturan itu," lanjut dia.
Page 72 of 116.
