Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 70
Akan tetapi, kata Roy, masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang
membuat buruh kecewa yakni poin ke-7 yang memuat tentang penangguhan upah
bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
"Dan kami meminta Pak Gubernur Jawa Barat untuk menghapus poin itu. Karena
tidak berpihak kepada buruh," kata dia.
Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat Asep Sudrajat menambahkan unjuk
rasa kali ini juga menuntut agar Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan surat
edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektoral
Kota/Kabupaten Tahun 2020.
"Kami dari buruh akan tetap mogok kerja sampai tanggal 6 Desember 2019. Kami
akan berjuang di daerah masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta
Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitasi perundingan UMSK," kata
Asep.
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mencabut PP
Nomor 78 tentang Pengupahan.
Hingga pukul 13.30 WIB, massa buruh masih bertahan di depan Gedung Sate dan
walaupun sempat diwarnai hujan deras, buruh tetap berunjuk rasa.
Page 69 of 116.
