Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 68
untuk padat karya di inisiatif perlindungannya caranya yang bermartabat melalui
poin yang saya sampaikan," tuturnya.
Khusus padat karya, dengan mencantumkan bipartit dalam diktum SK, Ridwan
Kamil memastikan pula jika perundingan antara perusahaan dan buruh tetap harus
melalui persetujuan Pemprov Jawa Barat. "Jadi wasitnya Pemprov. Jadi, jangan ada
yang mengaku-ngaku, mengaku tidak mampu padahal dia mampu," katanya.
Pihaknya juga menjanjikan akan mengeluarkan mekanisme terkait perundingan
upah di tingkat buruh dan perusahaan. Dia juga mengaku tidak akan mengubah
dictum 7 dalam SK seperti yang dituntut oleh buruh. "Nggak mau revisi poin 7,
cukup itu saja," tegasnya.
Page 67 of 116.
