Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 63
Title RILIS KEPGUB, RIDWAN KAMIL TARIK SK SOAL UPAH MINIMAL JABAR
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191202112824-92-453296/rilis-ke pgub-
Page/URL
ridwan-kamil-tarik-sk-soal-upah-minimal-jabar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mengeluarkan
keputusan gubernur terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat
2020 dan menarik SK Gubernur Jabar tentang perihal yang sama.
Kepgub No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 akan mengganti Surat Edaran (SE)
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tertanggal 21 November lalu.
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Eni Rohyani menyebutkan penetapan
kepgub baru tersebut miliki sembilan poin, salah satunya terkait industri padat karya
yang tidak mampu bayar upah.
"Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak
mampu membayar upah sesuai UMK dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan
pengawasan dan persetujuan dari Disnakertransi Jabar," ujar Eni di Bandung (1/12).
Lihat juga: BPS: Inflasi November 0,14 Persen, Turun Dibanding Bulan Lalu
Eni mengungkap UMK Kabupaten/Kota yang baru mulai dibayarkan pada 1 Januari
2020. Kepgub yang ditandatangani 1 Desember kemarin pun memuat beberapa
keputusan lain seperti pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan, dilarang menurunkan upah pekerja.
Kepgub ini pun menegaskan UMK yang baru tersebut berlaku bagi pekerja yang
sudah bekerja minimal 1 tahun.
Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi
Gani Nena Wea berharap Ridwan Kamil tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang
memicu polemik terkait upah buruh setelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
561/75/Yanbangsos kepada seluruh pemimpin perusahaan di wilayahnya.
Andi mengatakan bahwa keputusan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat
edaran itu menimbulkan polemik. Pasalnya, menurut aturan ketetapan mengenai
upah buruh mestinya dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur, bukan hanya
surat edaran, sehingga ada konsekuensi pidana jika perusahaan tidak menaati.
Lihat juga: Siapkan Kebutuhan Gas Ibu Kota Baru, BPH Migas Gelar FGD
Page 62 of 116.
