Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 58
Emil mengatakan sebenarnya surat edaran dan surat keputusan yang
diterbitkannya memiliki poin yang sama. Pihaknya sudah berdiskusi dengan
Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar mengenai masalah ini.
Ada juga yang dibahas, katanya, adalah masalah kekhawatiran jika peraturan
tentang UMK ini tidak diikuti oleh para pengusaha. Karemanya, pada diktum ketujuh
dalam surat keputusan tersebut, katanya, ada kalimat perlindungan khusus untuk
industri padat karya, untuk melakukan negosiasi upah secara bipartit.
"Mau apapun suratnya, mau SK mau SE, apapun bentuknya, demo mah pasti ada.
Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo. Saya menjadi kepala
daerah enam tahun, tetap ada demo. Demo dipersilahkan sesuai dengan aturan,"
katanya.
Langkah yang penting, katanya, tujuannya untuk mencegah PHK, mencegah
pindahnya perusahaan-perusahaan ke provinsi lain karena tidak sanggup bayar UMK
padat karya, diinisiatifkan perlindungannya, dengan cara yang bermartabat melalui
poin yang disampaikannya dalam SK tersebut.
"Yang penting semua harus ada persetujuan dari Pemprov, jadi kami wasitnya, jadi
jangan ada yang mengaku tidak mampu padahal dia mampu, itu kan gitu
mekanismenya," katanya.
Page 57 of 116.
