Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 56
561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 mengenai UMK di Jawa Barat tidak
berlaku.
Dalam surat keputusan tersebut, besaran UMK di setiap kabupaten dan kota masih
sama angkanya dengan UMK dalam surat edaran yang diterbitkan sebelumnya. UMK
ini pun wajib mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020.
Surat tersebut menyatakan pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undanngan.
Adapun diktum ketujuh yang dipermasalahkan buruh ini menyakatan jika
pengusaha tidak mampu membayar UMK, maka dapat mengajukan penangguhan
kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, paling lambat 20 Desember 2019.
Ketentuannya, selama permohonan penangguhan masih dalam proses
penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa
diterima pekerja. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib
membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar UMK 2020.
Jika permohonan penangguhan disetujui, pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja, sesuai besaran yang tercantum dalam persetujuan penangguhan
UMK Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UMK
2020, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh
atau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,
dengan persetujuan Dinas Tenaga Kena dan Transmigrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Diktum kedelapan menyatakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
UMK 2020 dan penangguhan UMK 2020 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan
Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan..
Page 55 of 116.
