Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 55
tidaknya penangguhan UMK tersebut tergantung keputusan Gubernur, bukan
disahkan Disnaker Jawa Barat.
Roy mengatakan pihaknya pun meminta Gubernur merevisi kembali diktum ketujuh
poin huruf d pada surat keputusan tersebut karena hal tersebut dinilai akan
memberikan ruang kepada perusahaan padat karya yang tidak mampu membayar
sesuai UMK.
Dalam surat keputusan gubernur yang ditandatangani pada 1 Desember 2019
tersebut, katanya, pada keputusan ketujuh terdapat diskriminasi yang membuat
perusahaan di luar industri padat karya dapat mengajukan penangguhan kepada
Gubernur, tetapi penangguhan industri padat karya hanya melalui Disnakertrans
Jabar.
"Dan ini bertentangan dengan ketentuan UU 13 Tahun 2003 karena penangguhan
itu harus kepada Gubernur. Kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang
ditangguhkan secara rapel, sedangkan ketentuan huruf d diktum tujuh ini
dimungkinkan perusahaan padat karya tidak membayar selisih upah yang
ditangguhkan," katanya.
Padahal, katanya, putusan MK jelas bahwa penangguhan tidak mengugurkan
kewajiban perusahaan untuk membayar selisih sesuai UMK dengan kata lain hanya
menunda pelaksanaan, karena ketentuan undang-undang ini berlaku untuk semua
perusahaan tanpa terkecuali.
Roy mengatakan pihaknya pun meminta kepada gubernur untuk meminta
pemerintah kabupaten dan kota membahas upah minimum sektoral kota kabupaten
(UMSK).
"Batas waktu paling lambat tanggal 6 Desember, kita kalau hari ini tidak
mendapatkan respon yang baik, tanggal 6 Desember kita akan melakukan turun ke
jalan lagi," katanya.
Jika pada 6 Desember pihaknya harus kembali berunjuk rasa, katanya, maka
kemungkinan akan bentrok dengan unjuk rasa yang akan digelar oleh buruh atau
pekerja garmen yang menolak SK UMK ini.
"Padahal tanggal 6 itu kebetulan ada kelompok garmen, pekerja garmen, yang
disponsori oleh perusahaan-perusahaan, yang katanya akan melakukan aksi
penolakan SK. Jadi terbalik, ada buruh yang menolak SK. Tapi kami yakin bahwa
buruh-buruh yang melakukan itu tidak paham, tetapi mereka yang disuruh takut di-
PHK," katanya.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang
upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang
sudah diterima pihak buruh ini menyatakan dalam diktum pertamanya, bahwa
gubernur mencabut dan menyatakan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor
Page 54 of 116.
