Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 54
MENGAPA BURUH DI JABAR KEUKEUH DEMO MESKI GUBERNUR SUDAH TEKEN SK?
Title TERNYATA INI ALASANNYA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 02 Desember 2019
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2019/12/02/mengapa-buruh-di-jabar-keukeuh -demo-
meski-gubernur-sudah-teken-sk-ternyata-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Walaupun Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi Jawa Barat untuk 2020 sudah
ditandatangani, ribuan buruh tetap berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Senin
(2/12/2019).
Buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja ini menuntut Gubernur
Jabar Ridwan Kamil menghapus salah satu poin SK mengenai UMK 2020 yang
dinilai berpihak kepada pengusaha dan dinilai diskriminatif terhadap buruh industri
padat karya.
Awalnya mereka sampai dan berkumpul di Monumen Perjuangan menggunakan
bus-bus.
Massa lalu berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor menuju depan Gedung
Sate sekitar pukul 11.00.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat
(Jabar), Roy Jinto Ferianto, mengatakan aksi buruh ini awalnya akan digelar untuk
menuntut Gubernur mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan 21 November
2019 lalu.
Namun kemudian gubernur mencabut surat edaran ini dan menggantikannya
dengan keputusan gubernur.
"Kami serikat pekerja, serikat buruh tetap melaksanakan aksi unjuk rasa
walaupun SK sudah diterbitkan. Kita mengapresiasi dikeluarkannya SK oleh Pak
Gubernur, tapi ada persoalan dari SK tersebut, khususnya poin d diktum ketujuh,
yang mana poin d ini memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan,
khususnya industri padat karya untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan
yang tidak mampu di bawah tangan, yaitu dengan hanya pengesahan di Disnaker
atau persetujuan melalui Disnaker," kata Roy di sela aksi tersebut.
Sedangkan dalam ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231
Tahun 2003, katanya, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum,
mengajukan penangguhan kepada Gubernur, dengan kata lain diterima atau
Page 53 of 116.
