Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 53
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember
2019.
Kepgub ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE)
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019
tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020.
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani mengatakan,
penetapan kepgub yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi keberpihakan
Pemprov Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha
maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.
"(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk
industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat
melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari
Disnakertrans Provinsi Jabar," ujar dia.
Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, terbitnya Kepgub
itu merupakan hasil diskusi dengan Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar.
"Kita sudah diskusi dengan Pangdam dan Kapolda. Ada masalah kekhawatiran tidak
diikuti oleh Apindo. Dari hasil rapat Forkopimda kita ubah formatnya tapi poinnya
sama," kata Emil, sapaan akrabnya saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Islam
Jabar, Senin siang.
Disinggung soal diktum ketujuh dalam Kepgub itu, Emil mengatakan, poin itu
dikeluarkan untuk sebagai upaya perlindungan terhadap buruh dari ancaman
pemutusan kerja.
"Jadi di diktum ketujuh kalau lihat SK-nya ada kita keluarkan kalimat perlindungan
khusus untuk padat karya untuk melakukan nego upah bipartit saja, tanpa harus
ada ancaman macam-macam yang nanti akan dilindungi dan disetujui Pemprov
Jabar, kita wasit saja," ujar Emil.
Menyikapi adanya aksi unjuk rasa dan rencana mogok kerja para buruh, Emil
menilai segala keputusan yang dikeluarkan pemerintah tak akan memenuhi
ekspektasi semua elemen buruh.
Namun, ia berharap proses unjuk rasa berlangsung tertib.
"Apapun suratnya mau SK, mau SE demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser
substansinya bahwa akan bersih dari demo. Pengalaman enam tahun jadi kepala
daerah, apapun keputusannya tetap ada demo. Yang penting tujuan saya mencegah
PHK, mencegah pindah perusahaan, karena tidak sanggup membayar UMK untuk
padat karya. Inisiatif perlindungannya, caranya yang bermartabat melalui poin yang
saya sampaikan," ujar dia.
Page 52 of 116.
