Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title DEMO DI GEDUNG SATE, MASSA BURUH MINTA RIDWAN KAMIL EVALUASI SK UMK 2020
Media Name kompas.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://regional.kompas.com/read/2019/12/02/14591761/demo-di-gedung-sa te-massa-
Page/URL
buruh-minta-ridwan-kamil-evaluasi-sk-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur soal Upah Minimum Kota/Kabupaten
2020.

Hal itu disampaikan saat para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung
Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (2/12/2019).

Semula, para buruh mendesak Ridwan Kamil mencabut surat edaran UMK yang
diterbitkan pada 21 November 2019.

Namun, Minggu (1/12/2019) Ridwan Kamil telah mengeluarkan Kepgub Jabar No.
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020 yang otomatis menggugurkan
surat edaran itu.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto
Ferianto mengapresiasi sikap Ridwan Kamil soal penetapan SK tersebut.

Namun, ia tetap meminta agar Ridwan merevisi isi diktum ke-7 poin di dalam
Kepgun itu yang membahas penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit
dan disahkan Disnaker Jabar.

"Kita apresiasi keberanian Gubernur Jabar mengubah SE menjadi SK. Ini yang kita
inginkan sejak awal. Tapi kami minta gubernur menghapus poin itu, karena tidak
berpihak kepada buruh," ujar Roy.

Dalam orasinya, Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat menegaskan, aksi unjuk
rasa kali ini juga menuntut gubernur Jabar untuk mengeluarkan surat edaran untuk
bupati/wali kota memfasilitasi perundingan UMSK 2020.

"Buruh tetap mogok untuk besok sampai tanggal 6 Desember. Tapi mereka akan
berjuang di daerahnya masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta gubernur
mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK. Kita juga tetap
membawa isu nasional dengan menuntut pemerintah mencabut PP 78 tentang
pengupahan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum

Page 51 of 116.