Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 51
Title ENGGAN REVISI UMK 2020, RIDWAN KAMIL: DEMO MAH PASTI ADA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://www.antaranews.com/berita/1189435/enggan-revisi-umk-2020-ridwa n-kamil-
Page/URL
demo-mah-pasti-ada
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pengalaman enam tahun jadi kepala daerah apapun keputusannya tetap ada demo
Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan pihaknya enggan merevisi
poin ke-7 tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-
Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020, walaupun
serikat/organisasi buruh memprotes poin tersebut.
" Enggak mau, sudah cukup itu," kata Ridwan Kamil di Gedung Pusdai Jawa Barat, Kota
Bandung, Senin.
Buruh menilai ada yang rancu dalam penetapan SK Gubernur Jawa Barat terkait UMK
Tahun 2020 yakni poin ke-7 terkait penangguhan penerapan UMK.
Dalam poin ketujuh huruf "d" tertulis bahwa dalam hal pengusaha termasuk industri padat
karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota 2020 sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama
pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentukan
besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Serikat buruh menyatakan walaupun dikhususkan untuk industri padat karya atau bagi
perusahaan yang tidak mampu, mereka tidak tahu parameter perusahaan yang tidak
mampu seperti apa.
Selain itu, serikat buruh juga menilai penangguhan hanya melalui persetujuan
Disnakertrans Jawa Barat, padahal di aturan lebih tinggi harusnya oleh Gubernur Jawa
barat. Menyikapi hal tersebut, Ridwan Kamil menjelaskan pada poin ke-7 tersebut ada
kalimat perlindungan khusus untuk industri padat karya untuk melakukan negosiasi upah
dengan biparti.
"Jadi tanpa harus ada ancaman macam-macam yang nanti akan dilindungi dan disetujui
Pemprov Jawa Barat," kata dia.
Menurut dia, langkah Pemprov Jawa Barat yang mengeluarkan surat keputusan atau surat
edaran terkait penetapan UMK, aksi unjuk rasa dari buruh akan tetap ada.
"Apa pun suratnya mau SK atau SE, demo mah pasti ada, jadi jangan digeser subtansi-
nya bahwa akan bersih dari demo. Pengalaman enam tahun jadi kepala daerah apapun
keputusannya tetap ada demo," kata Ridwan Kamil.
Pewarta: Ajat Sudrajat Editor: Risbiani Fardaniah COPYRIGHT (c)2019 .
Page 50 of 116.
