Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019

Title CABUT SE UMK 2020, RIDWAN KAMIL PASTIKAN SK TETAP LINDUNGI PADAT KARYA
Media Name bandung.bisnis.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://bandung.bisnis.com/read/20191202/550/1176717/cabut-se-umk-2020 -ridwan-
Page/URL
kamil-pastikan-sk-tetap-lindungi-padat-karya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pencabutan surat
edaran UMK 2020 dan menggantinya dengan Keputusan Gubernur No.
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tidak mengubah subtansi perlindungan atas industri
padat karya.

Ridwan Kamil mengatakan keputusan mengeluarkan SK didapat setelah pihaknya
berdiskusi dengan Pangdam dan Kapolda Jabar terkait masalah keamanan dan
kekhawatiran jika hanya berupa surat edaran maka tidak akan dipatuhi oleh Apindo.
"Padahal Apindo sudah mengirimkan [surat], dari hasil Forkompinda kita ubah
formatnya tapi poinnya sama," katanya di Pusdai Bandung, Senin (2/12/2019).

Menurutnya dalam dictum 7 SK tersebut pihaknya mengeluarkan kalimat
perlindungan khusus untuk industri padat karya untuk melakukan negoisasi
kenaikan upah dengan skema bipartit saja. "Tanpa harus ada ancaman macam-
macam yang nanti akan dilindungi dan disetujui Pemprov Jabar," ujarnya.

Dia menilai penolakan buruh dalam demo atas dictum 7 SK tersebut tidak akan
berpengaruh pada motivasi buruh menggelar demonstrasi. Menurutnya ketika
pihaknya mencabut surat edaran menjadi SK demo tetap ada.

"Apa pun suratnya mau SK, surat edaran, demo mah pasti ada, jadi jangan digeser
subtansi nya bahwa akan bersih dari demo. {engalaman enam tahun jadi kepala

daerah apapun keputusannya tetap ada demo," katanya.

Karena itu pihaknya tidak menutup peluang serikat pekerja untuk berdemo asal
sesuai aturan. Dia memastikan SK tersebut keluar dengan tujuan pihaknya untuk
mencegah PHK, perusahaan relokasi ke provinsi lain. "Karena tidak sanggup UMK

Page 66 of 116.