Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 DESEMBER 2019
P. 71
Title DEMO BURUH DI BANDUNG, PRESIDEN KSPSI MINTA RIDWAN KAMIL TAK BUAT POLEMIK
Media Name okezone.com
Pub. Date 02 Desember 2019
https://news.okezone.com/read/2019/12/02/525/2136968/demo-buruh-di-ban dung-
Page/URL
presiden-kspsi-minta-ridwan-kamil-tak-buat-polemik
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengambil keputusan yang justru
menimbulkan polemik baru dengan buruh. Yakni, dengan mengeluarkan Surat Edaran
Nomor: 561/75/Yanbangsos kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah itu tentang
pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020.
Menurut Andi Gani, hanya Ridwan Kamil gubernur yang menolak mengeluarkan Surat
Keputusan (SK), karena kebijakan yang diambilnya hanya dalam bentuk surat edaran.
Padahal, SK Gubernur itu bersifat wajib dan ada konsekuensi pidana bagi perusahaan yang
tidak menaati aturan tersebut.
"Tentunya keputusan kontroversial ini membuat buruh di Jawa Barat marah dan akan
menggelar aksi besar-besaran besok dari gabungan seluruh serikat pekerja yang ada di
Jawa Barat," kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah jelas mengatur bila perusahaan tidak mampu bisa
dilakukan penangguhan kenaikan upah. Bahkan, wali kota dan bupati di Jawa Barat telah
berkirim surat ke Ridwan Kamil agar menerbitkan SK dalam penetapan upah.
"Tapi, dengan mengeluarkan Surat Edaran ini seperti membuka ruang untuk semua
perusahaan tidak menaikkan upah buruh," ujarnya.
Andi mengaku telah mendapat kabar terbaru dari Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto
kalau Ridwan Kamil bersedia mengeluarkan SK Penetapan UMK 2020. Ia berharap kabar ini
bisa menjadi solusi dan menyejukkan buat buruh dan Ridwan Kamil diharapkan tidak lagi
mengeluarkan kebijakan kontroversial.
Dikeluarkannya SK penetapan UMK ini, sambung Andi Gani, semoga bisa membuat situasi
kembali kondusif. KSPSI Jawa Barat pun menyarankan jika ada penangguhan harus
mengikuti aturan melalui Gubernur. Kemudian, upah yang ditangguhkan harus tetap dibayar
di akhir penangguhan sebagai utang perusahaan sebagaimana putusan Mahkamah
Konstitusi.
Seperti diketahui, ribuan buruh menggelar aksi di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Aksi dilakukan sejak pukul 11.00 WIB. Para
buruh di Jawa Barat ini siap menggelar aksi besar-besaran dan mogok kerja pada 2 hingga
4 Desember 2019 bila tuntutannya tak dipenuhi.
Page 70 of 116.
