Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 157

revisi dan menaikan UMP 2022 yang awalnya ditetapkan naik hanya 0,85 persen atau Rp38 ribu
              diubah Anies Baswedan menjadi 5,1 persen atau Rp225.667.
              Kenaikan UMP itu kekinian disebut belum final dan bakal kembali diutak Anies Baswedan dalam
              waktu dekat ini. Trubus menila ada rencana politik terselubung Anies Baswedan dalam upaya
              mengubah-ubah UMP DKI itu.

              "Itu mencla-mencle, berubah-ubah, inkosisten, tidak sungguh-sungguh. Ini kan berbau memang
              nuansanya  kan  politis.  Jelas  itu  membingungkan  pelaku  usaha  juga,"  kata  Trubus  Rabu
              (22/12/2021).

              Adapun wacana untuk kembali mengutak atik UMP DKI Jakarta itu dibocorkan oleh Sekretaris
              Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga. Informasi itu dia dapatkan ketika mengobrol
              dengan mengobrol dengan Kepala Disnakertransgi DKI, Andri Yansyah terkait kenaikan UMP DKI
              Jakarta yang dinilai diambil secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.

              "Kebijakan  ini  jelas  bermasalah,  kontraproduktif  karena  persoalannya  kebijakan  itu  sudah
              ditetapkan sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Jadi karena
              sudah ditetapkan, maka kalau misalnya melakukan revisi sendiri itu jelas melanggar aturan,"
              tegas Trubus.

              Diberitakan sebelumnya, UMP 2022 yang awalnya ditetapkan naik hanya 0,85 persen atau Rp38
              ribu diubah Anies Baswedan menjadi 5,1 persen atau Rp225.667. Hal ini membuat pengusaha
              geram dan mengancam bakal menggugat orang nomor satu di Jakarta itu.

              Tidak hanya pengusaha, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga berang dengan keputusan tersebut.
              Pasalnya Anies memutuskan hal ini tanpa mendiskusikannya dengan Dewan Kebon Sirih. Bahkan
              DPRD DKI Jakarta sampai belum mengetahui secara jelas alasan Anies merubah nominal UMP
              itu.







































                                                           156
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162