Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

ANIES MAU UTAK-ATIK LAGI UMP DKI, EH LANGUSUNG DICELETUKI: ITU
KEBIJAKAN MENCLA-MENCLE DAN POLITIS
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah melontarkan kritik keras kepada Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

Kritikan itu disampaikan Trubus setelah Anies Baswedan berencana kembali merevisi UMP DKI,
setelah sebelumnya Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terlebih dahulu melakukan
revisi dan menaikan UMP 2022 yang awalnya ditetapkan naik hanya 0,85 persen atau Rp38 ribu
diubah Anies Baswedan menjadi 5,1 persen atau Rp225.667.

Kenaikan UMP itu kekinian disebut belum final dan bakal kembali diutak Anies Baswedan dalam
waktu dekat ini. Trubus menila ada rencana politik terselubung Anies Baswedan dalam upaya
mengubah-ubah UMP DKI itu.

"Itu mencla-mencle, berubah-ubah, inkosisten, tidak sungguh-sungguh. Ini kan berbau memang
nuansanya kan politis. Jelas itu membingungkan pelaku usaha juga," kata Trubus Rabu
(22/12/2021).

Adapun wacana untuk kembali mengutak atik UMP DKI Jakarta itu dibocorkan oleh Sekretaris
Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga. Informasi itu dia dapatkan ketika mengobrol
dengan mengobrol dengan Kepala Disnakertransgi DKI, Andri Yansyah terkait kenaikan UMP DKI
Jakarta yang dinilai diambil secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kebijakan ini jelas bermasalah, kontraproduktif karena persoalannya kebijakan itu sudah
ditetapkan sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Jadi karena
sudah ditetapkan, maka kalau misalnya melakukan revisi sendiri itu jelas melanggar aturan,"
tegas Trubus.

Diberitakan sebelumnya, UMP 2022 yang awalnya ditetapkan naik hanya 0,85 persen atau Rp38
ribu diubah Anies Baswedan menjadi 5,1 persen atau Rp225.667. Hal ini membuat pengusaha
geram dan mengancam bakal menggugat orang nomor satu di Jakarta itu.

Tidak hanya pengusaha, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga berang dengan keputusan tersebut.
Pasalnya Anies memutuskan hal ini tanpa mendiskusikannya dengan Dewan Kebon Sirih. Bahkan
DPRD DKI Jakarta sampai belum mengetahui secara jelas alasan Anies merubah nominal UMP
itu.

"Nanti kami Komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya," kata Sekretaris Komisi B
DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga ketika dikonfirmasi Rabu (22/12/2021).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, revisi nominal UMP menjadi lebih tinggi dari peraturan yang
telah ditetapkan Pemerintah Pusat itu bikin risau banyak pengusaha yang berinvestasi di Jakarta.
Memang ada pengusaha yang sanggup dengan revisi UMP itu, namun kata Pandapotan tidak
sedikit juga yang keberatan lantaran kondisi keuangan yang belum stabil di tengah Covid-19.

"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua
tenaga kerja," ujarnya.

158