Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker Koordinasi dengan Kemendagri Bina dan Awasi Kebijakan
Anies Baswedan
Nama Media akurat.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://akurat.co/kemnaker-koordinasi-dengan-kemendagri-bina-dan-
awasi-kebijakan-anies-baswedan
Jurnalis News
Tanggal 2021-12-22 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Penetapan upah yang tidak
berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
terjadi di Provinsi DKI Jakarta. (Kami) telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan

negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah minimum penetapannya
telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja, tapi juga harus diingat dan
disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Pemerintah telah
memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum
penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh
Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang
berlaku

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh

Ringkasan

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) untuk membina dan mengawasi kepala daerah yang memutus besaran
upah melampaui ketentuan Kemnaker. Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
menetapkan upah tahunan untuk pekerja melampaui keputusan pemerintah pusat. "Penetapan
upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat,
seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. (Kami) telah berkoordinasi dengan Kemendagri
dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan," kata Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap dikutip dari akun Twiter @KemnakerRI, Rabu (22/12/2021).

163