Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

KEMNAKER KOORDINASI DENGAN KEMENDAGRI BINA DAN AWASI KEBIJAKAN
ANIES BASWEDAN
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) untuk membina dan mengawasi kepala daerah yang memutus besaran
upah melampaui ketentuan Kemnaker. Misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
menetapkan upah tahunan untuk pekerja melampaui keputusan pemerintah pusat.

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. (Kami) telah berkoordinasi dengan
Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan," kata Kepala Biro Humas
Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap dikutip dari akun Twiter @KemnakerRI, Rabu (22/12/2021).

Pihaknya mengaku siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI
Jakarta Tahun 2022. Menurut dia, keputusan Kemnaker melalui Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36/2021 tentang pengupahan telah mempertimbangkan berbagai aspek.
"Upah minimum penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja, tapi
juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga mengpresiasi Gubernur yang telah menetapkan upah
minimum berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Sebab, pemerintah pusat memutuskan besaran
kenaikan upah itu telah sesuai dengan kesepakatan tripartit yang dibangun pemerintah bersama
pengusaha dan buruh.

"Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai
landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah
berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada
ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dia menambahkan, keputusan pemerintah pusat itu, harusnya dipatuhi oleh seluruh kepala
daerah di Indonesia. Sebab, keputusan itu telah memiliki landasan hukum dalam PP nomor 36
tahun 2021. Apalagi, keputusan itu dibuat melalui mekanisme negosiasi tripartit.

"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh," katanya.[].

164