Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 169

Ketua  DPD  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  Banten,  Intan  Indria  Dewi  mengatakan,  aksi
              demonstrasi ini menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk segera merevisi UMK
              2022. Dimana buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

              Kita masih menuntut (kenaikan UMK 2022) 5,4 persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi
              dan inflasi nasional, kata Intan.

              Intan  juga  menilai,  Gubernur  Banten  seharusnya  mencontoh  kepala  daerah  lain  dalam
              menentukan besaran kenaikan UMK 2022 tanpa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

              Gubernur (DKI Jakarta) Anis Basweda sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data inflasi
              dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan daya beli
              masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, paparnya.

              Harusnya Gubernur Banten juga berpatokam ke arah sana. Jangan berpatokan PP 36, ada nilai-
              nilai kemanusiaan yang jadi pertimbangan. Kan di sini bisa mencontoh DKI Jakarta, Gubernur
              Sumatera Barat yang (dalam menetapkan UMK) tidak berpatokan pada PP 36, sambungnya.

              Lebih  lanjut,  menurut  Intan,  dengan  adanya  surat  rekomendasi  LKS  Tripartid,  seharusnya
              Gubernur Banten tak ada lagi ketakutan untuk merevisi UMK.

              Ajuan LKS Tripartid sudah disepakati. Di dalam (Tripartid itu juga) ada unsur Apindo dan serikat
              buruh. Harusnya Gubernur tak ada ketakuan lagi merevisi UMK 2022, ujarnya.
              Sementara besaran UMK 2022 yang ditansatangani oleh Gubernue Banten pada awal Desember
              lalu  adalah  sebagai  berikut,  Kabupaten  Pandeglang  tidak  ada  kenaikan  atau  tetap  Rp
              2.800.292.64., Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik
              0,81 persen. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86., Kabupaten
              Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

              Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56 persen, Kota
              Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.
              Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71 persen. Kota
              Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52 persen.

              (Mir/Red)




























                                                           168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174