Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 153
Meski demikian, Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan
perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.
"Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi
teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga
keberlangsungan berusaha dan bekerja," kata Menaker lewat keterangannya, Rabu
(22/11/2021).
Menaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam Rangka Efektivitas Kepatuhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022.
Ia mengatakan, fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena
dilakukan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Terkait hal itu, katanya,
terdapat dua hal penting yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum
dan kelangsungan usaha.
"Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan," ucapnya.
Ia pun mendorong pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk
bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-
yustisial atau memastikan pelaksanaan upah minimum.
" Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia juga minta seluruh Kadisnaker dan pengawas ketenagakerjaan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja.
152
