Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Buruh meminta agar Wahidin Halim dapat merevisi SK UMK 2022, sebagaimana yang telah
dilakukan oleh kepala daerah lain seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta.
"Alasan dari Gubernur Anies Baswedan merevisi atas dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi
nasional serta yang dipertimbangkan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat sehingga
mempercepat pemulihan ekonomi," kata Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi kepada
wartawan.

Seharusnya kata Intan, Gubernur Banten juga bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh
kepala daerah lain yang telah merevisi UMK 2022 "Tidak hanya Gubernur Jakarta, Gubernur
Sumatera Barat, Gubernur Jawa Timur (juga). Sehingga Gubernur Banten tidak ada ketakutan
untuk merevisi SK UMK," tegasnya.

Dalam aksinya mereka menuntut agar upah minimum kabupaten atau kota (UMK) 2022 naik
sebesar menjadi 5,4 persen.

Selain itu mereka tak mau kenaikan UMK didasari PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Menuntut agar gubernur menrevisi UMK yang berlaku. Kita dengan argumentasi kita 5,4 persen
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Intan.

Seperti diketahui, berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten yang telah ditetapkan
menjadi SK Gubernur.

1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap diangka Rp 2.800.292.64.

2. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik 0,81%.

3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap diangka Rp 4.215.180.86.

4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap diangka Rp 4.230.792.65.
5. Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56%.

6. Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17%.

7. Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71%.

8. Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52%.

(*/Faqih).

150