Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 175
MALAYSIA BUTUH BANYAK PASOKAN TKI UNTUK PEKEBUNAN SAWIT DAN ART
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyatakan negara Malaysia saat ini tengah membutuhkan banyak tenaga kerja
dari Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Malaysia masih membutuhkan banyak
sekali pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di sektor kelapa sawit dan pekerja domestik.
Pemerintah RI saat ini tengah mematangkan perjanjian atau MoU perlindungan pekerja migran
dengan Pemerintah Malaysia.
"Ini momentum bagi kita. Saat ini mereka sedang butuh, oleh karena itu kita meningkatkan
leverage daya tawar untuk memberikan perlindungan lebih. Karena memang kita memiliki posisi
tawar yang cukup bagus. Ini beberapa hal yang saat ini kita dorong," kata Anwar di acara diskusi
publik yang diselenggarakan Migrant Care, Rabu (22/12/2021).
Anwar mengatakan saat ini permintaan penempatan PMI masih sangat banyak, terutama dari
negara-negara yang selama ini cukup tergantung dari yang namanya supply tenaga kerja
Indonesia.
Misalnya saja Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, negara-negara di Timur Tengah dan bahkan
negara-negara baru di Eropa Timur dan sebagian negara eropa Australia.
Anwar mengatakan, dari sisi regulasi pemerintah telah mengeluarkan banyak aturan yang pada
intinya memberikan perlindungan kepada para PMI agar mereka mendapatkan payung hukum
yang jelas ketika bekerja di luar negeri.
Apalagi dunia saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, dan ancaman "Kita juga
menerbitkan SOP pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pelatihan calon PMI ataupun
penempatan PMI. Misalnya kita mendetailkan protokol kesehatan yang tertuang dari
Kepmenaker 294 tentang penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan merujuk
pada surat edaran Satgas Covid-19," kata Anwar.
Pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian revisi MoU penempatan PMI dengan
sejumlah negara penempatan, seperti Malaysia, Korea dan Taiwan.
Anwar mengatakan pada intinya penyelasaian MoU tersebut memberikan keuntungan bagi PMI
dan perlindungan hak-hak PMI.
Di dalam negeri sendiri, pemerintah tengah melakukan penguatan koordinasi antar
kementerian/lembaga yang lebih menjelaskan tugas dan fungsi terkait perlindungan PMI.
"Ada empat hal yang kita lakukan. Pertama penguatan regulasi, kemudian penguatan koordinasi
dan kerja sama di dalam dan luar negeri yang lebih menjelaskan siapa yang mengurusi bidang
ini, pusat atau daerahkah," ujarnya.
"Ketiga, adalah sistem yang terintegrasi terkait penempatan dan perlindungan PMI dari pusat
hingga ke daerah lewat satu data perlindungan. Kemudian keempat, pencegahan dan
penanganan permasalahan PMI," kata dia.
174
