Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 179
MENAKER IDA FAUZIYAH: PEMERINTAH UPAYAKAN KESEMPATAN KERJA SETARA
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan isu pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu prioritas
pembangunan.
Keberadaan tenaga kerja yang mumpuni, menurutnya, bisa menjadi kekuatan ekonomi, bukan
hanya bagi Indonesia tapi juga dunia.
"Potensi SDM ini harus ditonjolkan kepada dunia. Harapannya, potensi ini akan menarik minat
dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan SDM," ujar Ida
Fauziyah melalui keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).
Salah satu isu yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan pengarusutamaan
pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Ida Fauziyah mengatakan dunia usaha harus berkomitmen untuk memberikan akses dan
kesempatan kerja bagi disabilitas.
Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini telah bergeser, dari paradigma
karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based.
"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas
merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah,"
ucapnya.
Pemerintah, katanya, terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas.
Serta membangun infrastruktur yang makin akomodatif untuk menciptakan lingkungan yang
aksesibel bagi disabilitas, sehingga memungkinkan mereka mengakses pendidikan, kesehatan
dan pekerjaan.
Dirinya menekankan pentingnya menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif
ini dalam setiap program dan kebijakan melalui sembilan lompatan kementerian
ketenagakerjaan.
Hal ini mengingatkan bahwa isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam
tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional,
seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN.
"Salah satunya upaya yang telah dilakukan adalah penguatan komitmen melalu Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang telah
ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2020, untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan
penempatan kerja pada Badan Usaha Milik Negara," ungkapnya.
Kemenaker telah memperoleh dukungan Kementerian Dalam Negeri yang ditandai melalui Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di
seluruh Indonesia tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan melalui
Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Surat Edaran ini merupakan dukungan strategis Kementerian Dalam Negeri yang diperlukan
untuk mempercepat penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan
oleh pemerintah daerah.
178
