Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 184
Meski demikian, Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan
perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.
"Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi
teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga
keberlangsungan berusaha dan bekerja," kata Ida dalam Rapat Koordinasi Pengawasan
Ketenagakerjaan, Rabu (22/12).
Ia mengatakan, fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena
dilakukan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Terkait hal itu, katanya,
terdapat dua hal penting yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum
dan kelangsungan usaha.
"Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan," ucap Ida.
Ia mendorong pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk
bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-
yustisial, atau memastikan pelaksanaan upah minimum.
"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," ujar Ida.
Pada kesempatan itu, ia juga minta seluruh Kadisnaker dan pengawas ketenagakerjaan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja.
"Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah," tutur Ida.
183
