Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 188
Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan perlindungan terhadap
hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.
MENAKER MINTA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KAWAL PELAKSANAAN UPAH
MINIMUM DI DAERAH
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal
pelaksanaan Upah Minimum (UM) di Daerah. Hal itu mengingat pengawas memiliki peran sangat
fundamental dalam mengawal dipatuhinya peraturan perundangan terkait UM.
Meski demikian, Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan
perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.
"Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi
teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga
keberlangsungan berusaha dan bekerja," kata Menaker lewat keterangannya, Rabu
(22/11/2021).
Menaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam Rangka Efektivitas Kepatuhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2022.
Ia mengatakan, fenomena penetapan UM tahun 2022 merupakan hal yang istimewa karena
dilakukan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Terkait hal itu, katanya,
terdapat dua hal penting yang harus dicermati, yaitu kepastian pemenuhan hak upah minimum
dan kelangsungan usaha.
"Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan," ucapnya.
Ia pun mendorong pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk
bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-
yustisial atau memastikan pelaksanaan upah minimum.
" Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia juga minta seluruh Kadisnaker dan pengawas ketenagakerjaan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja.
"Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah," tuturnya.
Sekadar informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak para pelaku usaha
untuk menyelesaikan polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta dengan cara musyawarah.
Riza berharap ancaman gugatan para pelaku usaha menggugat UMP DKI Jakarta 2022 tidak
dilanjutkan. Namun, dia mengaku menghormati upaya para pelaku usaha mengguhat UMP DKI
Jakarta.
"Kami hormati apapun yang dilakukan para pihak, kami hargai di era demokrasi, namun kami
minta sejauh mungkin bisa dilakukan secara musyawarah. Kami harap dapat dilakukan secara
musyawarah sebelum mengambil langkah selanjutnya," katanya, Minggu (19/12/2021).
Dia mengatakan, polemik keputusan Pemprov DKI Jakarta terhadap UMP DKI tahun 2022 bisa
diselesaikan melalui jalur diplomasi tripartit. Kata dia, pihaknya memutuskan besaran UMP
187
