Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Menaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Kawal Pelaksanaan Upah
Minimum di Daerah
Nama Media akurat.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://akurat.co/menaker-minta-pengawas-ketenagakerjaan-kawal-
pelaksanaan-upah-minimum-di-daerah
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-22 18:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini
diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman di provinsi sebagai ujung
tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga keberlangsungan berusaha dan bekerja

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua hal ini harus berjalan seiring sejalan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya-upaya pembinaan harus lebih
dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kolaborasi dan sinergi harus terus dibangun
di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami hormati apapun yang dilakukan
para pihak, kami hargai di era demokrasi, namun kami minta sejauh mungkin bisa dilakukan
secara musyawarah. Kami harap dapat dilakukan secara musyawarah sebelum mengambil
langkah selanjutnya

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi mohon semuanya bisa memahami
mengerti situasinya seperti sekarang ini kita masih menghadapi Pandemi Covid-19. Jadi memang
butuh perjuangan, pengorbanan, dan yang paling penting butuh kerjasama untuk saling
membantu satu sama lain. Saatnya kita juga membantu khususnya kepada para buruh yang
banyak terdampak akibat pandemi Covid-19

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal
pelaksanaan Upah Minimum (UM) di Daerah. Hal itu mengingat pengawas memiliki peran sangat
fundamental dalam mengawal dipatuhinya peraturan perundangan terkait UM. Meski demikian,

186