Page 192 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 192
Judul Pengupahan Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1301179/pengupahan-berdasarkan-pp-
nomor-36-tahun-2021
Jurnalis Hanna Pratiwi
Tanggal 2021-12-22 18:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker)) Soal dasar hukum upah minimum yang berlaku di daerah seluruh Indonesia, kita
sudah bisa tau apabila tidak terjadi penetapan upah bakal menjadi polemik
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker)) Terjadi penetapan tidak sesuai regulasi maka timbul polemik, kita sadar upah
merupakan hak bagi pekerja, kita harus mempertimbangkan kondisi pengusaha dan kemampuan
pengusaha yang telah dihantam pandemi dan menyerang usaha tentunya
positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker)) Kami tidak mau tinggal diam karena membuka fasilitas bagaimana mediasi, kami
mengedepankan dialog dan komunikasi apabila terjadi seperti ini
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29
tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21
November 2021
Ringkasan
Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadly Harahap
mengatakan pemberian upah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021.
"Soal dasar hukum upah minimum yang berlaku di daerah seluruh Indonesia, kita sudah bisa tau
apabila tidak terjadi penetapan upah bakal menjadi polemik," kata Chairul kepada Pro3 RRI,
Rabu (22/12/2021).
191