Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

2045 jumlahnya akan mencapai 30 juta jiwa. Diperlukan kebijakan yang pro peluasan
kesempatan kerja dari Kemenaker RI.
Terkait perluasan kesempatan kerja itu, peluang kerja ke Korea Selatan selalu disambut antusias
oleh para pecari kerja di tanah air. Selain karena besarnya gaji yang diperoleh, pemerintah Korsel
memberikan pelindungan hukum yang baik seperti kebanyakan negara maju lainnya seperti
Jepang dan Amerika Serikat.

Terkait hal itu, Ketua Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Jamaludin
Suryahadikusuma, mengatakan, bahwa penempatan kerja ke Korsel itu ditentukan dengan
skema penempatan government to government/ G to G dan status PMI yang ditempatkan itu
sebagai full employment dan bukannya skema penempatan magang seperti halnya di Jepang.
Ini berarti, PMI yang bekerja di Korea itu dari sisi hak dan pelindungan akan sama dengan
pekerja Korea yang bekerja di sektor yang sama.

Jamal mencontohkan, 1 PMI bekerja sebagai suvervisor di perusahaan manufactur maka akan
mendapatkan gaji dan pelindungan hukum yang sama dengan pekerja korea yang bekerja
sebagai suvervisor di pabrik yang sama. Berbeda dengan di Jepang, dengan penempatan
magang, maka PMI hanya mendapatkan gaji setengah dari pekerja Jepang pada jabatan yang
sama.

Karena itu, ketika ada informasi kerja dari Kementrian Kehakiman Korea akan kebutuhan tenaga
kerja melalui jalur Seasonal Worker Program (SWP) tentu B2P3 menyambut dengan antusias.
Permintaan SWP ini akan membantu pemerintah daerah untuk keluar dari lonjakan angka
pengangguran.

“Ribuan kesempatan kerja musiman ini bisa mendukung program Nawacita Presiden Jokowi
untuk mengatasai lonjakan pengangguran di tanah air,” ungkap Jamal dalam keterangannya, di
Jakarta, Rabu (22/12).

Dengan penempatan PMI SWP ini, kata Jamal, maka akan meningkatkan pemasukan devisa bagi
negara sekaligus menghidupkan geliat ekonomi di pedesaan yang selama 2 tahun pendemi ini,
geliat ekonomi di pedesaan banyak yang mengalami mati suri alias hidup segan mati tak mau.

Sayangnya, peluang ini tidak disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Alih-alih membahas
problema dalam penempatan SWP, pemerintah melalui Dirjen Penempatan Kementrian Tenaga
Kerja malah mengeluarkan surat edaran Kemenaker B-3/429/PK.02.03/1/2021 tentang
penempatan PMI ke Korea Selatan Menggunakan Visa E-8 atau penempatan PMI melalui jalur
Seasonal Worker Program (SWP).

Isinya bahwa pemerintah tidak merekomendasikan program SWP ini karena berpotensi akan
menimbulkan masalah pada aspek pelindungan seperti tidak ada asuransi kesehatan dan
asuransi pensiun, gaji yang didapat tidak sesuai dengan jam biaya yang dikeluarkan PMI untuk
bekerja di SWP ini, ekspolitasi jam kerja, dan bila ada masalah yang timbul akan sulit diselesaikan
karena program ini bukan berada di bawah Kementrian Tenaga Kerja Korea melainkan di bawah
Kementrian Kehakiman.

Pelarangan Visa E-8 ini telah membawa keuntungan bagi negara tetangga seperti Timor-Timur,
Afghanistan. Ribuan kuota untuk Indonesia akhirnya diambil negara-negara miskin tersebut. Hal
ni tentu amat disayangkan. Padahal jika Kemanaker mau bijak dan mengikuti semangat Nawacita
Presiden Jokowi harusnya Indonesia malah yang merebut kesempatan kerja musiman ini dan
bukannya membiarkan diambil negara-negara pesaing.

Jamal menegaskan, keberhasilan pemerintah, salah satunya ditandai dengan kemampuannya
untuk menciptakan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Apa yang Menaker telah

194