Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 193
PENGUPAHAN BERDASARKAN PP NOMOR 36 TAHUN 2021
Jakarta: Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadly
Harahap mengatakan pemberian upah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36
tahun 2021.
"Soal dasar hukum upah minimum yang berlaku di daerah seluruh Indonesia, kita sudah bisa tau
apabila tidak terjadi penetapan upah bakal menjadi polemik," kata Chairul kepada Pro3 RRI,
Rabu (22/12/2021).
Menurutnya, regulasi ini sudah disepakati tiga pihak, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Terjadi penetapan tidak sesuai regulasi maka timbul polemik, kita sadar upah merupakan hak
bagi pekerja, kita harus mempertimbangkan kondisi pengusaha dan kemampuan pengusaha
yang telah dihantam pandemi dan menyerang usaha tentunya," ujarnya.
Ia mengakui pihaknya terus berkomunikasi dengan kementerian teknis, yaitu Kemendagri dalam
penetapan upah sesuai dengan regulasi.
"Kami tidak mau tinggal diam karena membuka fasilitas bagaimana mediasi, kami
mengedepankan dialog dan komunikasi apabila terjadi seperti ini," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta
tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan
demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia
usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah
sebagai unsur dunia usaha. Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain
pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Hariyadi.
192
