Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 243
ANIES DIANGGAP GEGABAH REVISI UMP, DPRD DKI SEGERA PANGGIL DISNAKER
Jakarta, IDN Times - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI, Senin, 27 Desember 2021, terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun
2022.
"Sudah kami jadwalkan, kami mau panggil Senin depan," kata Sekretaris Komisi B DPRD DKI
Jakarta, Pandapotan Sinaga, seperti dilansir ANTARA, Rabu (22/12/2021).
1. Anies dinilai gegabah menaikkan UMP DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta temui massa
demonstrasi kenaikan UMP di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 November
2021 (Instagram.com/aniesbaswedan) Pandapotan mengatakan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan, merevisi UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen, dinilai gegabah.
Hal ini memicu kegaduhan antara pengusaha dan buruh.
Lebih lanjut, Pandapotan mengatakan, dalam memutuskan UMP ada tiga pihak yang dilibatkan
atau tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Maksud saya kenapa gegabah, kenapa tidak ada kajian waktu ambil keputusan di awalnya? Oke
dia revisi sekarang ini, dia keluarkan angka, komunikasikan dulu dong dengan pengusaha sama
pekerja," ucap politikus PDIP itu.
2. Pengusaha sebut belum diajak diskusi Suasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum)
Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur pengusaha mengaku tak
dilibatkan Gubernur Anies Baswedan dalam keputusan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
"Untuk yang revisi ini kita belum diundang, dan kita belum bersidang," terang Dewan
Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Heber Lalo Simbolon dari unsur pengusaha saat dihubungi IDN
Times.
Heber menerangkan, dalam memutuskan UMP, dewan pengupahan dari berbagai unsur
diundang dan diajak berdiskusi. Nantinya, ada dua angka yang diajukan dari unsur pengusaha
dan juga buruh.
"Jadi dewan pengupahan bersidang, keputusan kami juga sering tidak satu keputusan. Selalu
ada dua angka, pemberi kerja ajukan sekian pengusaha sekian. Tapi diajuin. Ada diskusi," kata
dia.
Aksi buruh di depan Patung Kuda, Monas. (IDN Times/Sandy Firdaus) Lebih lanjut, Heber
menduga, keputusan Anies merevisi UMP lantaran adanya keputusan terbaru dari Mahkamah
Konstitusi (MK) soal UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional.
"Sebagai gubernur, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dia sudah mengikuti PP 36 2021
(yang merupakan turunan dari UU Ciptaker). Sudah nurut beliau sesuai dengan pemerintah
pusat. Namun, karena situasi (UU Ciptaker di MK) dia menerima aspirasi dari pekerjanya," ujar
dia.
Adapun, hingga hari ini, pihak dewan pengupahan belum mendapatkan surat resmi terkait
keputusan merevisi UMP tersebut.
242
