Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 247
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).
Ia mengatakan ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," jelasnya.
Chairul pun menerangkan penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku,
seperti yang terjadi di DKI Jakarta, akan menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk mengatasi
hal tersebut, ia mengaku pihaknya siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan
UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
Chairul juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," pungkasnya.
246
