Page 328 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Judul Kemenaker Sebut Langkah Anies Baswedan soal UMP Tak Sesuai PP,
Timbulkan Polemik
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1542020/kemenaker-sebut-langkah-anies-
baswedan-soal-ump-tak-sesuai-pp-timbulkan-polemik
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-12-22 11:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemenaker) siap hadir untuk memfasilitasi jika ada
perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya
yang kita kedepankan

neutral - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan (UM) harus
tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
negative - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemenaker) Upah Minimum itu penetapannya telah
disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan
dengan kemampuan pengusaha

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Selain itu revisi ini bertentangan dengan
pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada
tanggal 21 November 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengingatkan bahwa penetapan penetapan
upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat,
seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merespons langkah Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI.

KEMENAKER SEBUT LANGKAH ANIES BASWEDAN SOAL UMP TAK SESUAI PP,
TIMBULKAN POLEMIK

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengingatkan bahwa
penetapan penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan
polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merespons
327