Page 329 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 329
langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besar kenaikan upah minimum
provinsi atau UMP DKI.
Kemenaker pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta
Tahun 2022. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly menyatakan pihaknya telah
berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan.
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," ujar Chairul dalam
keterangan tertulis, Selasa, 21 Desember 2021.
Chairul mengatakan pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh
daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di
daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Chairul.
Menurutnya, ketentuan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Sebelumnya, Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen
menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta
tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani.
Hariyadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara sepihak melakukan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI
Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha. Dewan
Pengupahan Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain pemerintah, serikat pekerja, dan
pengusaha.
328
