Page 337 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 337
Upah yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.000, kini naik jadi 5,1 persen atau Rp
225.667. Sehingga, nilainya menjadi Rp 4.641.854 per bulan. Terkini berhembus kabar akan ada
revisi lagi untuk UMP 2022.
Hal itu dibantah oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Mantan anggota
DPR RI Fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa Anies baru sekali merevisi kenaikan UMP.
"Belum tiga kali. Baru satu kali direvisi. Sebelumnya kan kenaikan 0,85 persen (Rp 37.000).
Sekarang menjadi 5,1 persen (Rp 225.000), semua diputuskan oleh pak Gubernur untuk
memberikan rasa keadilan," kata Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (21/12/2021) malam.
Ariza menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemprov mengeluarkan kebijakan untuk memberi rasa
keadilan. Ariza dan Anies merasa kenaikan UMP sebesar 5,1 persen merupakan angka yang pas,
karena saat ini perekonomian mulai membaik.
Di sisi lain ketika perekonomian memburuk pada 2020 akibat pagebluk Covid-19, UMP 2021
mampu naik 3,3 persen.
"Pemprov memberikan yang terbaik untuk UMP bagi buruh, karyawan, pengusaha dan seluruh
masyarakat. Prinsipnya apa yang dilakukan oleh Pemprov untuk memenuhi rasa keadilan," ujar
Ariza.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengungkap, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan kemungkinan akan merevisi lagi UMP tahun 2022.
Padahal, UMP 2022 telah direvisi Anies dari yang awalnya naik 0,85 persen atau Rp 37.000
menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667, sehingga nilainya menjadi Rp 4.461.854 per bulan.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan bahwa hal itu
diketahui setelah dia menelpon Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta
Andri Yansyah.
Saat itu, Pandapotan yang juga menjadi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang
Perekonomian mempertanyakan maksud pemerintah daerah merevisi UMP 2022.
"Kemarin, saya telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada kepastian
hukum," ujar Pandapotan pada Selasa (21/12/2021).
Jika hal itu terjadi, kata dia, Anies justru menciptakan kegaduhan dan konflik antara kaum
pengusaha dengan buruh.
Dia menyebut, tidak semua pengusaha mampu mengikuti kebijakan terkait kenaikan upah
sebesar 5,1 persen.
"Jadi saya bilang, Anies menciptakan kegaduhan, buktinya Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mau mengajukan gugatan ke PTUN atas revisi kebijakannya," kata Pandapotan.
Dia menyatakan, Komisi B bakal memanggil Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Energi terkait
polemik kenaikan UMP.
Menurut Pandapotan, pemerintah daerah harus mengacu pada data dan kajian untuk menaiki
UMP dan melibatkan unsur pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah.
"Ini (kenaikan UMP 5,1 persen) akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha
dengan buruh," jelasnya.
336
