Page 341 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 341
DUKUNG UMP DKI NAIK 5,1 PERSEN, BAPPENAS: PENAMBAHAN KONSUMSI BISA
CAPAI RP180 TRILIUN
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) DKI pada
2022 sebesar 5,1 persen.
Menurut Suharso, kenaikan UMP tersebut dapat membantu mendongkrak konsumsi rumah
tangga, yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia.
"Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi
kalau 56 persen saja dari PDB kita itu adalah konsumsi, kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada
di tangan. Apalagi PPN akan naik 1 persen, ini saya kira perlu dipikirkan," katanya melalui
keterangan resmi, Rabu (22/12/2021).
Suharso menyampaikan, besaran kenaikan UMP itu dapat mendorong konsumsi masyarakat
hingga Rp180 triliun per tahun. Pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha juga.
Dia menambahkan, besaran kenaikan UMP tahunan tersebut akan memberikan bantalan
pertumbuhan konsumsi minimal 5,2 persen.
"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa
disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per
tahun," jelas Suharso.
Suharso mengungkapkan, kenaikan UMP sendiri tidak mungkin hanya sebesar 1 persen. Dia
mendapatkan pandangan itu setelah berdiskusi dengan salah satu pengusaha ternama.
"Saya sangat respect dengan beliau, beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso
kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan PP
dan sebagainya, tapi itu memang tidak mungkin," jelasnya.
Oleh karena itu, Suharso menilai kenaikan UMP sebesar 5,1 persen pun akan berdampak baik
kepada pengusaha-pengusaha.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan bahwa alasan Pemprov DKI
Jakarta untuk menaikan UMP DKI pada 2022 karena mempertimbangkan rasa keadilan.
"Situasinya membuat kita di daerah harus memilih, mana yang lebih penting, administrative atau
keadilan," katanya.
Anies mencontohkan, pada 2020, ketika ekonomi Indonesia termasuk Jakarta terpuruk, formula
UMP yang dibuat oleh Kemenaker untuk wilayah DKI Jakarta bisa naik 3,3 persen untuk upah di
tahun 2021.
Ketika ekonomi domestik mulai membaik, dia pun heran formula kenaikan upah yang dibuat
Kemenaker untuk 2022 justru cuma menghasilkan kenaikan upah minimum hanya 0,8 persen.
"Ini bukan cuma mengganggu rasa keadilan, tetapi seakan ada ketidakwajaran. Dimana saat
kondisi ekonomi meningkat, tetapi kenaikan UMP malah menurun," tutur Anies.
340
