Page 345 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

ANGGOTA DPR SOROTI ANCAMAN MOGOK KARYAWAN PERTAMINA JELANG LIBUR
NATARU
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan sikap dan ancaman mogok yang
disampaikan Serikat Pekerja Pertamina yang dinilainya lebih berbobot politis dari pada
perjuangan normatif buruh. Menurut Deddy, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara
gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan
Pertamina. Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang
dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.

"Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai
hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran," kata
Deddy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/12). Deddy menilai, ancaman mogok itu
menimbulkan kesan Serikat Pekerja ingin 'menyandera' jajaran Direksi Pertamina disaat
memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa
liburan panjang ini," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar para pimpinan Serikat Pekerja Pertamina
menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut yang menjadi alasan mengeluarkan
ancaman mogok kerja.

"Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu
sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kemelut kali ini adalah
bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut belaka. Sepertinya, elite Serikat Pekerja punya
agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi direktur utama," urainya.

Lebih jauh, Deddy mengingatkan seluruh karyawan Pertamina mengenai tugas perusahaan
negara itu dan pentingnya mereka bagi bangsa sebagai objek vital nasional. Oleh karena itu,
Deddy meminta negara dan Direksi mengambil tindakan tegas sesuai regulasi jika elite Serikat
Pekerja tetap memaksakan mogok besar-besaran di saat memasuki libur Nataru ini.

"Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar
ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini. Serikat Pekerja
akan berhadapan dengan rakyat banyak jika sampai pelayanan Pertamina terhenti saat sangat
dibutuhkan, hanya karena ulah dan ambisi elitenya yang tidak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29 Desember
2021 hingga 7 Januari 2022.

FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke
Widyawati. Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok yang dikirimkan ke Menaker Ida
Fauziya, ada lima alasan di balik rencana aksi tersebut.

Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di
Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB. Kedua, pengusaha dan
pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan. Ketiga, tidak adanya itikad baik
dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun industrial peace atau
hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Keempat, tidak diindahkannya
berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Serta kelima, diabaikannya tuntutan
kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan yang
lebih baik. [bal].

344