Page 349 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies dalam
keterangannya, Sabtu (18/12) lalu.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ketenagakerjaan, Adi
Mahfudz, mengatakan, revisi UMP sepihak oleh Gubernur Anies berkaitan erat dengan motif
politik.

Menurut dia, hal itu jelas terlihat dari keberatan Anies yang bersurat ke Kemenaker sebelumnya.
"Ini jelas (motif Pilpres), waktu itu kan Anies meminta ada formula perubahan ke Kemenaker,
apa kaitannya? tidak ada korelasinya," kata Adi, Senin (20/12).

Sementara itu Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman, menyoroti revisi kenaikan UMP DKI yang baru
diteken Anies. Menurut dia, pihaknya dan para pengusaha hingga kini sama sekali belum
menerima keputusan gubernur baru yang menyatakan kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen,
dari sebelumnya 0,85 persen.

"Apabila benar ada revisi dari yang lama, maka kami pengusaha sangat-sangat menyayangkan
sekali atas revisi Pergub itu," kata Nurzaman ketika dihubungi Republika.

Pernyataan Apindo langsung direspons Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal. Said mengecam rencana Apindo untuk menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait
kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen. Said menyebut, rencana Apindo itu bakal membuat buruh
marah dan turun ke jalan secara masif.

"KSPI dan buruh Indonesia menyesalkan dan mengecam rencana Apindo menggugat surat
keputusan (SK) Gubernur tentang upah minimum tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Karena, rencana itu akan menimbulkan eskalasi aksi buruh yang meluas tidak hanya di
DKI, tapi di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (20/12).

348