Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Karena sadar yang dicari tak ada di ruangannya, para buruh kemudian Kembali ke lokasi aksi.
Mereka bergabung dengan buruh lain yang melanjutkan aksi di tempat itu.
Setelah para buruh keluar dari ruangan Gubermur, sekitar pukul 21:00 WIB, sebenamya Pemprov
Banten mengutus kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten Al Hamidi untuk menemui para
demonstran.

Namun, buruh keukeuh untuk bertemu dengan Wahidin Halim, hingga tulisan ini diturunkan,
massa buruh masih bertahan di areal pendopo Pemprov Banten.

Mereka menyatakan akan tetap bertahan sampai tuntutannya dikabulkan Ardani salah seorang
buruh mengatakan, demo ini merupakan akumulasi persoalan dari tuntutan kenaikan upah.

Para buruh juga melakukan aksi penuh emosi karena disulut pernyataan Wahidin Halim yang
meminta agar pengusaha mencari pegawai baru ketimbang mempertahankan buruh yang
memperjuangkan kenaikan upah.

"Terlebih setelah Gubernur Banten Wahidin Halim, menyatakan pengusaha cari pegawai baru
saja. Kalau buruh tidak mau," katanya.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indi Dewi mengatakan, aksi
demonstrasi ini menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk segera merevisi UMK
2022. Dimana buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

Kita masih menuntut (kenaikan UMK 2022) 5,4 persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi
dan inflasi nasional' kata Intan.

Intan juga menilai, Gubernur Banten seharusnya mencontoh kepala daerah Jain dalam
menentukan besaran kenaikan UMK 2022 tanpa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 'Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Gubernur (DKI Jakarta) Anis Basweda sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data inflasi
dan pertumbuhan ekonominasional. Dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan daya beli
masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta," papaya.

"Harusnya Gubernur Banten juga berpatokam ke arah sana. Jangan berpatokan PP 36, ada nilai-
nilai kemanusiaan yang jadi pertimbangan. Kan di sini bisa mencontoh DXt Jakarta, Gubernur
Sumatera Barat yang (dalam menetapkan UMK) tidak berpatokan pada PP 36," sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Intan, dengan adanya surat rekomendasi LKS Tripartid, seharusnya
Gubernur Banten tak ada lagi ketakutan untuk merevisi UMK.

"Ajuan LKS Tripartid sudah disepakati. Di dalam (Tripartid itu juga) ada unsur Apindo dan serikat
buruh. Harusnya Gubernur tak ada ketakutan lagi merevisi UMK 2022," ujarnya.

Masih dikatakan Intan, aksi buruh yang masuk ke ruang kerja WH merupakan bentuk
kekecewaan. Selama ini WH tidak permah mau menemui teman-teman buruh, Bahan membuat
pemyataan yang menyakiti perasan buruh.

"Kita hanya mau audiensi dengan gubernur, tapi tidak ada satupun orang yang mau menemui
kita, makanya tadi ada yang masuk (pendopo). Dan kita sudah melihat dan mendengar hanya
Gubernur Banten yang tidak mau mendengar aspirasi kami, aksi kami dari tanggal 6 sampai 10
Desember 2021 kemari n, tidak satu kalipun kami ditemui oleh gubernur" kata Intan.

Adapun keinginan WH yang meminta pengusaha menggantikan buruh, dikatakan Intan yang
layakadalah mengganti gubernur.

4