Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 5

Karena sadar yang dicari tak ada di ruangannya, para buruh kemudian Kembali ke lokasi aksi.
              Mereka bergabung dengan buruh lain yang melanjutkan aksi di tempat itu.
              Setelah para buruh keluar dari ruangan Gubermur, sekitar pukul 21:00 WIB, sebenamya Pemprov
              Banten mengutus kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten Al Hamidi untuk menemui para
              demonstran.

              Namun, buruh keukeuh untuk bertemu dengan Wahidin Halim, hingga tulisan ini diturunkan,
              massa buruh masih bertahan di areal pendopo Pemprov Banten.

               Mereka menyatakan akan tetap bertahan sampai tuntutannya dikabulkan Ardani salah seorang
              buruh mengatakan, demo ini merupakan akumulasi persoalan dari tuntutan kenaikan upah.

              Para buruh juga melakukan aksi penuh emosi karena disulut pernyataan Wahidin Halim yang
              meminta  agar  pengusaha  mencari  pegawai  baru  ketimbang  mempertahankan  buruh  yang
              memperjuangkan kenaikan upah.

              "Terlebih setelah Gubernur Banten Wahidin Halim, menyatakan pengusaha cari pegawai baru
              saja. Kalau buruh tidak mau," katanya.

              Ketua  DPD  Serikat  Pekerja  Nasional  (SPN)  Banten,  Intan  Indi  Dewi  mengatakan,  aksi
              demonstrasi ini menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk segera merevisi UMK
              2022. Dimana buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

              Kita masih menuntut (kenaikan UMK 2022) 5,4 persen. Dengan dasar pertumbuhan ekonomi
              dan inflasi nasional' kata Intan.

              Intan  juga  menilai,  Gubernur  Banten  seharusnya  mencontoh  kepala  daerah  Jain  dalam
              menentukan besaran kenaikan UMK 2022 tanpa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 'Tahun 2021 tentang pengupahan.

              "Gubernur (DKI Jakarta) Anis Basweda sudah merevisi UMK 2022. Alasannya merujuk data inflasi
              dan pertumbuhan ekonominasional. Dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan daya beli
              masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta," papaya.

              "Harusnya Gubernur Banten juga berpatokam ke arah sana. Jangan berpatokan PP 36, ada nilai-
              nilai kemanusiaan yang jadi pertimbangan. Kan di sini bisa mencontoh DXt Jakarta, Gubernur
              Sumatera Barat yang (dalam menetapkan UMK) tidak berpatokan pada PP 36," sambungnya.

              Lebih  lanjut,  menurut  Intan,  dengan  adanya  surat  rekomendasi  LKS  Tripartid,  seharusnya
              Gubernur Banten tak ada lagi ketakutan untuk merevisi UMK.

              "Ajuan LKS Tripartid sudah disepakati. Di dalam (Tripartid itu juga) ada unsur Apindo dan serikat
              buruh. Harusnya Gubernur tak ada ketakutan lagi merevisi UMK 2022," ujarnya.

              Masih  dikatakan  Intan,  aksi  buruh  yang  masuk  ke  ruang  kerja  WH  merupakan  bentuk
              kekecewaan. Selama ini WH tidak permah mau menemui teman-teman buruh, Bahan membuat
              pemyataan yang menyakiti perasan buruh.


              "Kita hanya mau audiensi dengan gubernur, tapi tidak ada satupun orang yang mau menemui
              kita, makanya tadi ada yang masuk (pendopo). Dan kita sudah melihat dan mendengar hanya
              Gubernur Banten yang tidak mau mendengar aspirasi kami, aksi kami dari tanggal 6 sampai 10
              Desember 2021 kemari n, tidak satu kalipun kami ditemui oleh gubernur" kata Intan.

              Adapun keinginan WH yang meminta pengusaha menggantikan buruh, dikatakan Intan yang
              layakadalah mengganti gubernur.

                                                            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10