Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 9

GERAM DENGAN UCAPAN WAHIDIN, BURUH DUDUKI KANTOR GUBERNUR BANTEN

              Sejumlah buruh menduduki Kantor Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH). Mereka menuntut
              revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 dan dinaikan 5,4 persen.

              Pengurus  Cabang  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Kota  Tangerang,  Hardian  Syah
              mengatakan, aksi masuk ke dalam Kantor Gubernur Banten itu sebagai bentuk kekecewaan atas
              tuntutan yang tak kunjung ditanggapi.

              Kata dia pendudukan Kantor Gubernur Banten dampak dari tidak ditanggapinya surat usulan
              buruh tentang revisi UMK 2022.

              Namun surat itu malah dibalas dengan stetmen dari Wahidin yang dinilai melukai hati buruh.
              Sebab,  gubernur  meminta  pengusaha  agar  mengganti  pekerja  yang  tidak  setuju  dengan
              ketetapan UMK 2021.
              "Pada 6,7, dan 8 (Desember) kami unjuk rasa dan dijawab oleh Gubernur Banten `jika para
              buruh  tidak  setuju  dengan  kebijakan  yang  dia  buat,  silahkan  pengusaha  cari  buruh  baru`,"
              katanya saat ditemui di lokasi sambil menirukan perkataan Wahidin, Rabu (22/12/2021).

              Ia menyebutkan, komentar yang datang dari orang nomor satu di Pemprov Banten itu, membuat
              kemarahan buruh. Sehingga serikat pekerja melakukan aksi menduduki Kantor Gubernur Banten.

              "Ini  menambah  kemarahan  dari  para  buruh. Pada  hari  ini  bersepakat melakukan  unjuk  rasa
              pendudukan kantor Gubernur Banten. Itu terbukti dan sudah kita masukin Kantor Gubernur,"
              ungkapnya.

              Dia  menerangkan,  aksi  menduduki  Kantor  Gubernur  bukan  semata-mata  tanpa  alasan.
              Mengingat, para ketua serikat telah meminta bertemu dengan gubernur secara baik-baik. Namun
              tidak ditemui.

              "Sehingga  ditunggu  berjam-jam  tidak  ditemui,  akhirnya  buruh  kecewa  ingin  mengecek
              keberadaan gubernur, hingga masuk ke dalam, ternyata di ruangannya kosong gubernur tidak
              ada di tempat," terangnya.

              Bahkan,  pihaknya  mengancam  tidak  akan  pulang  sebelum  Gubenrur  Banten  merevisi  UMKM
              2022.
              Sebab, sejauh ini sudah ada contoh kenaikan UMK tidak berdasarkan atas Peraturan Pemerintah
              nomor 36 tahun 2021. Terlebihm gubernur memiliki kewenangan mutlak atas kenaikan UMK.

              "Kami tidak akan pulang sebelum gubernur tidak melakukan revisi. Sudah ada yang memberikan
              contoh kok, DKI Jakarta yang menaikan Rp225 ribu," tegasnya.

              Pantauan di lokasi, gerbang besi Kantor Gubernur Banten terjungkal akibat dari aksi buruh.
















                                                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14