Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 77
Dalam pemanggilan itu pihaknya akan meminta klarifikasi soal revisi penyesuaian UMP 2022.vIa
menjelaskan besaran UMP 2022 sebesar 5,1 persen hasil revisi pertama, berpotensi kembali
direvisi karena dinilai belum mengakomodasi pengusaha.
"Maksud saya kenapa gegabah, kenapa tidak ada kajian waktu ambil keputusan di awalnya. Oke
dia revisi sekarang ini, dia keluarkan angka, komunikasikan dulu dong dengan pengusaha sama
pekerja," ucapnya.
Seharusnya, lanjut dia, pembahasan soal UMP termasuk revisi harus melibatkan tripartit yakni
unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.
"Jangan dia putuskan sekarang ini seakan- akan mau pencitraan lagi, jadi membuat kebijakan
jangan membuat pencitraan melulu," ucap Pandapotan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan kemudian merevisi penetapan UMP 2022 di Jakarta
yang naik 5,1 persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 pada Sabtu (18/12).
Angka itu merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP
2022 pada 21 November 2021 dengan penyesuaian sebelumnya sebesar 0,8 persen atau sebesar
Rp37.749 menjadi Rp4.493.724.
Gubernur DKI Anies Baswedan beralasan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen.
Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar tiga persen atau berada pada rentang dua
hingga empat persen.
Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen menjadi
pertimbangan.
Sedangkan, jika mengacu kepada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, mengatur formula
penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan ekonomi provinsi
berdasarkan data lembaga berwenang bidang statistik.
Sementara itu, untuk revisi UMP 2022 yang naik 5,1 persen hingga saat ini Gubernur DKI belum
menerbitkan Keputusan Gubernur, sesuai dengan pasal 29 dalam PP 36 tahun 2021 yang
mewajibkan UMP ditetapkan melalui Kepgub.
Sedangkan, pada pasal 4 dalam PP 36/2021 juga disebutkan pemerintah daerah dalam
melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.
76
