Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 81
Mereka merangsek masuk ke areal KP3B hingga ke Pendopo Gubernur Banten. Sementara
personel polisi yang berjaga tak mampu berbuat banyak lantaran kalah jumlah dengan massa
buruh.
Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi, mengatakan jika reaksi yang dilakukan massa buruh
merupakan bentuk kekecewaan lantaran UMK Banten 2022 tak kunjung direvisi.vMenurutnya,
para buruh meminta agar Wahidin Halim dapat merevisi SK Penetapan UMK 2022 seperti yang
telah dilakukan oleh kepala daerah lain seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta.
"Alasan dari Anies Baswedan merevisi (UMK 2022) atas dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi
nasional serta yang dipertimbangkan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat sehingga
mempercepat pemulihan ekonomi," kata Intan.
"Seharusnya Gubernur Banten juga bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah
lain yang telah merevisi UMK 2022," tambah dia.
"Tidak hanya Gubernur Jakarta, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Timur (juga).
Sehingga Gubernur Banten tidak ada ketakutan untuk merevisi SK UMK," lanjutnya.
Intan menuturkan, buruh menuntut agar UMK Provinsi Banten 2022 naik sebesar menjadi 5,4
persen. Selain itu, massa buruh menolak jika kenaikan UMK didasari PP 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Menuntut agar gubernur merevisi UMK yang berlaku. Kita dengan argumentasi kita 5,4 persen
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Intan.
Sementara saat massa buruh menduduki ruangan Gubernur Banten, tidak ada satu pun
perwakilan dari Pemprov Banten yang berada di lokasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga
pukul 20.30 WIB, massa buruh masih bertahan di areal Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten.
80
