Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020

pencabutan izin.

Namun, Sudin Nakertrans Jakarta Selatan juga mengimbau kepada serikat pekerja
agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan untuk
membayarkan hak karyawannya.

"Kita berharap kondisi COVID-19 ini tidak dimanfaatkan oleh pengusaha untuk
berdalih tidak membayarkan THR karyawan. Dan berharap peran aktif dari serikat
pekerja juga bisa memberikan satu komunikasi dengan pengusahannya bahwa ini
hak mereka. Kalau kondisi perusahaan tidak terpengaruh betul jangan mencari-cari
alasan gara-gara COVID-19," kata Sudrajat.

Jumlah perusahaan dari skala kecil hingga besar yang beroperasi di wilayah Jakarta
Selatan berdasarkan Undang-Undang wajib lapor ketenagakerjaan No 7 Tahun 1981
mencapai 26.527 perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar 783.314 orang.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 mengatur
pembayaran THR sesuai ketentuan perundang-undangan, namun ada klausul
mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka bagi perusahaan yang tidak
mampu dapat membayarkan dengan cara dicicil atau ditunda.

"Tapi langkah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pekerja, artinya bisa
saja sepanjang kesepakatan itu sudah terealisasi, sudah disepakati maka terlaksana
sesuai perundang-undangan," kata Sudrajat.

Serikat pekerja memandang surat edaran Menaker tersebut membuka peluang THR
karyawan tidak dibayarkan tepat waktu. Karena disebutkan harus ada dialog antara
pengusaha dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu membayar THR
keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundangan-undangan,
yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Di tengah situasi dilematis ini, Sudrajat berharap pengusaha di Jakarta Selatan bisa
memberikan THR kepada semua pekerjanya, karena para pekerja juga
membutuhkan THR di tengah pandemi COVID-19. "Berkaca pengalaman tahun lalu,
tidak ada perusahaan yang mengajukan tunda bayar THR ataupun tidak mampu
bayar THR, semoga tahun ini demikian," kata Sudrajat.

Page 69 of 117.