Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 68

Title          POLRI USUT KASUS DUGAAN KEKERASAN ABK RI DI KAPAL LUQIN YUAN
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      18 Mei 2020
                              https://republika.co.id/berita/qaifhi377/polri-usut-kasus-dugaan-keker asan-abk-ri-di-
               Page/URL
                              kapal-luqin-yuan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               JAKARTA -- Video pelarungan jenazah ABK Indonesia kembali muncul, di laut
               somalia oleh kapal berbendera China Luqin Yuan Yu 623 dengan dugaan adanya
               tindak kekerasan terhadap ABK. Polri pun mengusut kasus tersebut.

               Direktur Tidak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo menyatakan,
               pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Jateng. Sementara Satgas Tidak Pidana
               Perdagangan Orang (TPPO) memberikan bantuannya. "Saya sudah koordinasi
               dengan Dir Krimum Polda Jateng Kombes Pol Budi Haryanto untuk melakukan
               penyelidikan terkait informasi tersebut," kata Ferdy saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

               Kasus ini bermula dari adanya video ABK diduga korban penyiksaaan yang
               meninggal. Kemudian, korban dilarung ke laut. Dalam video tersebut, kata-kata
               dengan bahasa dan logat Jawa terdengar kental.

               "Polda Jateng yang akan mulai penyelidikan dengan asistensi satgas TPPO
               Bareskrim Polri," ujar Ferdy.

               Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta meminta pemerintah melakukan langkah
               perlindungan yang kongkret. Menurut dia, Polri bisa segera melakukan kerja sama
               dengan polisi China untuk mempercepat proses investigasi. Jika terbukti ada
               pelanggaran HAM, harus ada tindakan hukum yang keras kepada perusaahaan kapal
               China. Hal ini untuk mencegah kejadian sama terulang kembali.

               "Saya harap Kemlu juga terus memantau dan mengawal kasus ini untuk
               memastikan hak-hak ABK dipenuhi," ujar Sukamta saat dihubungi, Senin (8/5).

               Ia menilai, kasus yang sudah mengarah pada bentuk perbudakan modern ini ke
               Mahkamah Internasional dan Komnas HAM PBB. Sebab, praktik perbudakan modern
               yang melibatkan jaringan internasional sudah masuk dalam tindak kejahatan
               transnasional.















                                                       Page 67 of 117.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73