Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 76
pencabutan izin.
Namun, Sudin Nakertrans Jakarta Selatan juga mengimbau kepada serikat pekerja
agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan untuk
membayarkan hak karyawannya.
"Kita berharap kondisi COVID-19 ini tidak dimanfaatkan oleh pengusaha untuk
berdalih tidak membayarkan THR karyawan. Dan berharap peran aktif dari serikat
pekerja juga bisa memberikan satu komunikasi dengan pengusahannya bahwa ini
hak mereka. Kalau kondisi perusahaan tidak terpengaruh betul jangan mencari-cari
alasan gara-gara COVID-19," kata Sudrajat.
Sudrajat menambahkan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 pada prinsipnya mengatur pembayaran THR sesuai ketentuan
perundang-undangan, namun ada klausul mengingat kondisi pandemi COVID-19
saat ini, maka bagi perusahaan yang tidak mampu dapat membayarkan dengan cara
dicicil atau ditunda.
"Tapi langkah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pekerja, artinya bisa
saja sepanjang kesepakatan itu sudah terealisasi, sudah disepakati maka terlaksana
sesuai perundang-undangan," kata Sudrajat.
Sementara bagi serikat pekerja memandang surat edaran Menaker tersebut
membuka peluang THR karyawan tidak dibayarkan tepat waktu. Karena disebutkan
harus ada dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu
membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
perundangan-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Di tengah situasi dilematis ini, Sudrajat berharap pengusaha di Jakarta Selatan bisa
memberikan THR kepada semua pekerjanya, karena para pekerja juga
membutuhkan THR untuk keperluan keluarganya di tengah pandemi COVID-19.
"Berkaca pengalaman tahun lalu, tidak ada perusahaan yang mengajukan tunda
bayar THR ataupun tidak mampu bayar THR, semoga tahun ini demikian," kata
Sudrajat.
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan mencatat jumlah
perusahaan dari skala kecil hingga besar yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan
berdasarkan Undang-Undang wajib lapor ketenagakerjaan No 7 Tahun 1981
mencapai 26.527 perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar 783.314 orang.
Page 75 of 117.
