Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 161
Dalam kunjungan tersebut, Krishna menyatakan secara langsung menyampaikan
belasungkawa dan rasa prihatin atas musibah yang dialami kepada orang tua
Almarhumah Gusliana Bapak Hasan Suheri dan Ibu Kiptiah yang kehilangan dua
orang putrinya pada musibah tersebut, Sahmayanti dan Gusliana.
Kepada ahli waris disampaikan bahwa almarhumah Gusliana memiliki hak di BPJS
Ketenagakerjaan sebagai peserta. Sehingga kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk
membayarkan santunan tersebut kepada ahli waris. Sedangkan untuk Sahmayanti,
perusahaan berkewajiban untuk membayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Santunan yang nantinya diterima oleh ahli waris atas nama almarhum Gusliana
sebesar Rp.150,4 Juta merupakan total manfaat yang diterima dari 4 program BPJS
Ketenagakerjaan yaitu santunan JKK 48 x Upah yang dilaporkan, santunan Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang dibayarkan secara
lumpsum.
"Semoga melalui santunan yang diterima dapat dimanfaatkan oleh ahli waris dan
keluarga untuk melanjutkan kegiatan ekonomi keluarga setelah ditinggal Almarhum
Gusliana," ujar Krishna.
"BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua
pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga pembayaran hak
kepada ahli waris dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kegiatan
hari ini merupakan bukti Negara hadir dalam memberikan kepastian perlindungan
jaminan sosial tenaga kerja kepada warga negaranya sebagai dampak terhadap
resiko sosial yang terjadi dalam melakukan aktivitas pekerjaannya dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi," tambah Krishna.
Almarhumah Gusliana merupakan pekerja PT Kiat Unggul yang telah terdaftar sejak
Oktober 2018 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan korban tewas
lainnya merupakan pekerja harian lepas di PT Kiat Unggul yang belum terdaftar
sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. "Sesuai dengan aturan Peraturan
Pemerintan Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 27, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS, maka bila
terjadi resiko terhadap pekerjanya maka pemberi kerja selain penyelenggara negara
wajib memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015," tutup Krishna.
(*).
Page 160 of 185.
