Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019

DIRUT PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN: PENGUSAHA WAJIB BERIKAN
Title
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 25 Juni 2019
https://www.liputan6.com/news/read/3997866/dirut-pelayanan-bpjs-ketena gakerjaan-
Page/URL
pengusaha-wajib-berikan-perlindungan-jaminan-sosial-ketenaga kerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Krishna Syarif selaku Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan melakukan
kunjungan ke Langkat, Sumatera Utara. Kehadirannya di sana yakni dalam rangka
melihat langsung pelayanan yang dilakukan oleh Tim BPJS Ketenagakerjaan pasca
musibah kebakaran pabrik korek api gas yang terjadi pada hari Jumat (21/6) di
Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang
menewaskan 30 pekerja pabrik. Seluruh korban tewas terjebak didalam ruangan
pada saat api menghanguskan bangunan pabrik tempat mereka bekerja.

Krishna didampingi Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis dan Kepala

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, T. M. Haris Sabri Sinar melakukan
kunjungan kerumah duka ahli waris Gusliana, pekerja yang menjadi korban dalam
peristiwa naas tersebut dan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan,
Selasa(25/6).

Krishna menyampaikan, "melihat musibah industri rumahan pembuatan korek api
gas yang terjadi, dapat diambil hikmah betapa pentingnya jaminan sosial
ketenagakerjaan di samping kepedulian semua pihak baik pengusaha atau pekerja
yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jaminan sosial ketenagakerjaan
memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi para pekerja dan pengusaha atas

resiko sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian
BPJS Ketenagakerjaan untuk terus bersama-sama dengan pihak terkait melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja."

"Di samping itu perlu adanya keterbukaan dari pengusaha untuk menginformasikan
kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait aktivitas usaha yang dilakukan. Mulai dari
bentuk usaha, jumlah tenaga kerja hingga besaran upah yang dibayarkan secara
benar dan mandiri dilaporkan sehingga tidak adanya kerugian yan dialami bila resiko
sosial terjadi," terang Krishna.

Page 159 of 185.