Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019

Title TRAGEDI KECELAKAAN KERJA
Media Name harianbhirawa.com
Pub. Date 25 Juni 2019
Page/URL http://harianbhirawa.com/tragedi-kecelakaan-kerja/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Tragedi kecelakaan (kecerobohan) kerja merenggut 23 jiwa pekerja pabrik korek
gas, terjadi di Binjai (Sumatera Utara). Menjadi kecelakaan kerja paling tragis di
Indonesia selama tiga tahun terakhir. Patut diduga, pemilik perusahaan melanggar
berbagai undang-undang (UU) Ketenagakerjaan. Sekaligus melabrak HAM (Hak
Asasi Manusia). Aparat negara, termasuk Komnas HAM, wajib sigap melindungi
setiap buruh. Terutama yang bekerja dengan risiko tinggi.

Pabrik pembuatan korek gas, merupakan industri dengan risiko kecelakaan kerja
sangat rentan. Terutama potensi ancaman ledakan, dan kebakaran. Ironisnya,
perusahaan korek gas di-operasional-kan setara industri rumahan. Lokasinya di
pelosok pedesaan, menghindari kesan pabrik berisiko tinggi. Sekaligus menghindari

peraturan upah minimum regional. Hal itu nampak pada perilaku pemilik
perusahaan, yang coba kabur pada saat terjadi insiden kebakaran.

Kecerobohan terhadap potensi kecelakaan kerja di Binjai, dapat dijadikan titik-balik
pengawasan perburuhan, dan pengawasan K-3. Beberapa regulasi yang berkait,
adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan, serta UU Nomor 1
tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Walau sebenarnya, UU tentang K-3 telah
menjadi kewajiban, dan telah dikampanyekan sejak hampir setengah abad silam.
Jargon, "Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja," telah terpampang hampir di
seluruh pabrik.

Kenyataannya, banyak pabrik (dan industri skala menengah dan besar) melanggar
aturan UU tentang K-3. Dalam UU 1 tahun 1970, pasal 2 ayat (2) angka ke-2,
disebutkan berlakunya asas wajib keselamatan kerja. Secara tekstual dinyatakan,

"dalam tempat kerja dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut
atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,
beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi."

Namun pengawasan ketenaga-kerjaan, hingga kini sangat lemah. Karena jumlah
aparat pengawasan, tidak memadai. Secara nasional, jumlah pengawas
ketenagakerjaan hanya sekitar 2000-an orang. Sedangkan kebutuhan pengawas
secara nasional (untuk 415 kabupaten dan kota) mencapai 6000 orang. Berdasar

Page 170 of 185.