Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019

data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Saat ini, seorang pengawas bekerja
untuk 400 perusahaan.

Sehingga pengawasan dilakukan seadanya. Tak jarang, pengawas hanya sekadar
mampir untuk mengambil "honor" pengawasan di perusahaan. Seluruh proses
produksi (dan manajemen usaha) dicatat oleh pengawas dengan laporan "baik."
Sehingga kasus-kasus upah murah, pekerja di bawah umur, dan keselamatan kerja,

bagai pepatah bara api dalam sekam. Setiap saat dapat menjadi "ledakan" masalah
yang tiba-tiba booming.

Seperti pernah terjadi tragedi kecelakaan kerja paling tragis selama seratus tahun
terakhir, di Kosambi (Jawa Barat). Yakni, meledaknya pabrik mercon (petasan),
dengan korban jiwa sebanyak 48 pekerja. Juga karena terjebak dalam kobaran api,
dalam pabrik yang terkunci. Serta tidak tersedia sarana pengaman darurat (alat
pemadam kebakaran). Berdasar penyelidikan Polisi, perusahaan petasan juga
melanggar berbagai peraturan perburuhan

Padahal sejatinya, Indonesia sangat memuliakan fungsi kinerja buruh. Antaralain
termaktub dalam konstitusi dasar. UUD pasal 27 ayat (2), menyatakan "Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan." Amanat konstitusi ini tercantum dalam Bab ke-sepuluh, tentang hak

dan kewajiban warga negara.

Bahkan karena strategisnya hak-hak warga negara, konstitusi perlu mengulang
peraturan perlindungan masyarakat khusus pekerja. Diatur tersendiri lebih lex
specialist, melalui klausul urusan ketenaga-kerjaan. Bahkan dikelompok dalam
dalam bab HAM. Yakni, pasal 28D ayat (2), dinyatakan, "Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja."

Tetapi berbagai peraturan seolah-olah mandul, karena tak pernah dikawal secara

baik. Perusahaan yang bandel, tidak pernah diberi sanksi men-jera-kan.

Page 171 of 185.