Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 43

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TEMUKAN SEJUMLAH PELANGGARAN PABRIK MANCIS
               Title
                              TERBAKAR
               Media Name     elshinta.com
               Pub. Date      25 Juni 2019
                              https://elshinta.com/news/178736/2019/06/25/pengawas-ketenagakerjaan-t emukan-
               Page/URL
                              sejumlah-pelanggaran-pabrik-mancis-terbakar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Tim Pengawas Ketenagakerjaan menemukan enam pelanggaran ketenagakerjaan di
               pabrik korek api milik PT Kiat Unggul yang terbakar pada Jumat (21/6) lalu.

               Dari siaran pers Kemnaker, seperti yang diterima Antara, Senin (24/6),
               menyebutkan tim gabungan pengawas pusat dan daerah tersebut sudah
               menyelesaikan investigasi tahap awal di pabrik yang berlokasi Desa Sabirejo, Binjai,
               Langkat, Sumatera Utara tersebut.

               "Enam pelanggaran itu menjadi pijakan pengawas untuk menyelesaikan kasus
               ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Tiap pelanggaran harus ditindak," kata
               Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri.

               Dari enam pelanggaran tersebut, pelanggaran pertama yakni perusahaan tidak
               memberikan perlindungan kepada pekerja terkait kesejahteraan, keselamatan dan
               kesehatan. Kedua, tim pengawas ketenagakerjaan mendapati adanya pekerja anak
               atas nama Rina yang berumur 15 tahun.

               Ketiga, perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan untuk lokasi
               kejadian, di mana pabrik tersebut merupakan cabang dari PT Kiat Unggul dan tidak
               melaporkan keberadaan cabang perusahaannya kepada Dinas Ketenagakerjaan,
               sehingga tak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

               "Dengan demikian, perusahaan masuk kategori ilegal," ungkap Menaker.

               Keempat, perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan
               upah minimum Kabupaten Langkat. Kelima, perusahaan belum mengikutsertakan
               pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS
               Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

               Sementara keenam, lanjut Menaker, perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya
               syarat-syarat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).












                                                       Page 42 of 185.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48